• Koordinasi ke Direktorat Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN untuk melaporkan serta menyerahkan dokumen teknis sppr jangka menengah dan tahunan Prov.Kaltim
• Koordinasi sinkronisasi program dan kajian investasi ruang daerah penyangga IKN untuk perencanaan kegiatan tahun 2022 ke BPIW dimana telah disusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) pulau kalimantan yang dapat dijadikan acuan penyusunan .

Selain itu pemerintah daerah diminta konsisten dan fokus terhadap program pengembangan kawasan prioritas yang diusulkan. Pemerintah daerah harus tetap memposisikan IKN adalah sebagai pusat pemerintahan sehingga arah pengembangan perekonomian yang mendukung terhadap kebutuhan IKN sepeti jasa, transportasi dan pusat pelayanan sebagai penyangga yang dan pintu masuk IKN. Sedangkan basis ekonomi kaltim yang berupa pertambangan harus dibatasi dan diolah secara berkelanjutan.