Jum'at, 9 Desember 2022, mengikuti secara virtual kegiatan Konsultasi Publik Konsepsi RDTR dan KLHS WP 3 IKN Selatan, WP 7 Simpang Samboja, WP 8 Kuala Samboja dan WP 9 Muara Jawa yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Arahan Penyusunan dan Penetapan RDTR IKN Perka Otorita Skala 1 : 5.000. Tahun 2022 RDTR IKN yang belum disusun :

• WP 3 IKN Selatan

• WP 7 Simpang Samboja

• WP 8 Kuala Samboja

• WP 9 Muara Jawa

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan mempercepat penyusunan RDTR IKN sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang dengan mengutamakan Ibu Kota Nusantara sebagai kota dunia yang berkelanjutan,aman, modern, produktif dan menjadi simbol identitas bangsa Indonesia

KLHS Wajib Dilaksanakan Dalam Proses Penyusunan atau Evaluasi RTRW/RDTR Beserta Rencana Rincinya

Penyusunan KLHS dilakukan untuk Memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah melalui penyusunan KLHS RDTR

Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis  di Setiap WP diantarnya :

• WP 3 IKN Selatan:

1. Degradasi Lahan Hutan

2. Pemcemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

3. Potensi Sumber Air

4. Dinamika Sosial Budaya

• WP 7 Simpang Samboja

1. Isu Lingkungan diantaranya pencemaran air dan udara, bajir akibat sedimen, alih fungsi lahan pertanian ke tambang

2. Isu Sosial diataranya tumpang tindih penguasaan lahan, daya saing SDM local rendah

3. Isu Ekonomi diataranya rendahnya daya beli masyarakat untuk konsumsi listrik, belum adanya kepastian IKN mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal

• WP 8 Kuala Samboja

1. Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan saintasi

2. Penyediaan RTH sebagai fungsi ekologi kota

3. Pemulihan lahan pasca tambang

4. Peningkatan risiko bencana banjir dan genangan

5. Optimalisasi cakupan pelayananan penyediaan air minum

6. Terjadinya alih fungsi lahan dari kawasan tidak terbangun menjadi terbangun

7. Optimalisasi kawasan wisata disekitar wilayah IKN 

• WP 9 Muara Jawa

1. Potensi bencana

2. Degradasi hutan

3. Infrastruktur, penggunaan ruang dan pembangunan wilayah

4. Dinamika social budaya