... Pencarian berita ...

INFORMASI

KONTAK KAMI

img

FGD kelompok masyarakat peduli tata ruang tahun 2023

Kamis, 6 Juli 2023 diselenggarakan Acara penandatanganan kerja sama serta FGD kelompok masyarakat peduli tata ruang tahun 2023 yang bertempat di Grand Tjokro Balikpapan dihadiri oleh perwakilan beberapa opd pemprov kaltim serta opd pemerintah daerah Samarinda, Balikpapan dan Bontang. Acara dibuka dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang Nurani Citra Adran, S.Si.,M.Sc dan Sambutan oleh Kepala Dinas PUPR & PERA Provinsi Kalimantan Timur A.M Fitra Firnanda, ST.,MM serta Sambutan oleh Rektor Institut Teknologi Kalimantan Prof. Dr. Rer. Nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc.

 

Pada sesi pertama dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas PUPR & PERA Provinsi Kaltim dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) terkait pelaksanaan pembinaan pokmas yang bertujuan untuk penguatan masyarakat peduli tata ruang dan pengabdian masyarakat. Acara dilanjutkan pemaparan oleh narasumber Ir. Rahmat Aris Pratomo, ST.,MT.,M.Sc., ASEAN Eng tentang peran kelompok masyarakat (pokmas) peduli tata ruang dalam penyelenggaraan penataan ruang.

 

Sebagai perwujudan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2021 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2023 mengisyaratkan pentingnya keterlibatan masyarakat terutama untuk mempermudah masyarakat melakukan pengendalian dan pengawasan tata ruang. Kelompok masyarakat dimaksudkan sebagai agen tata ruang dimana kontribusi peran masyarakat dibutuhkan dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan tata ruang. Sebagai agen tata ruang berperan menyebarluaskan informasi tata ruang kepada masyarakat, memberikan masukan dalam proses penyusunan rencana tata ruang, melaksanakan program kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penataan ruang serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya pada sesi kedua, dikelompokkan per desk untuk tiap kota yaitu Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan untuk mendiskusikan isu tata ruang tiap kota dan bentuk pembinaan pokmas. Output hasil pembahasan dituangkan dalam notulensi dan berita acara yang disepakati bersama.