Jumat, 20/5/2022. Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring P3DN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Kalimantan Timur oleh BPKP RI Kalimantan Timur yang difasilitasi oleh Biro PBJ pada Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Belanja Pemerintah untuk seluruh Indonesia sebesar Rp. 400 Triliun, dimana Rp.200 Triliun dari total tersebut pengadaan belanja dan jasa harus menggunakan produk dalam negeri.

Pengadaan Belanja Barang dan Jasa di Kaltim sebesar Rp. 4,9 Triliun, yang 40% dari total tersebut harus menggunakan produk dalam negeri

Biro PBJ Prov. Kaltim telah melakukan identifikasi pada tanggal 13-14 April 2022, dan menghasil Rp.1,9 Triliun menggunakan pengadaan belanja produk dalam negeri (sudah memenuhi target 40% dari total belanja pengadaan)

Prov.Kaltim telah melakukan komitmen antara Gubernur dgn Kepala OPD bekenaan pengadaan belanja produk dalam negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan monitoring terhadap belanja dan komitmen yang telah dilaksanakan. Selanjutnya BPKP akan melakukan monitoring melalui aplikasi dengan melakukan input data komitmen dan belanja.

Struktur Monitoring dilaksanakan oleh BPKP selaku administrasi , inspektorat melaksanakan evaluasi, dan administrasi pengisian aplikasi dilaksanakan oleh PPKom baik prov maupun Kab/Kota. Aplikasi ini menggandeng inspektorat sebagai review terhadap penyerapan PBJ sekaligus penyerapan belanja produk dalam negeri

Aplikasi tersebut adalah : Sistem Informasi Pengawasan P3DN Pemerintah Daerah (SISWAS P3DN). Aplikasi di launching pada bulan Mei dan diharapkan pada akhir Mei sudah mulai progress pengisian.

Untuk proses pelaporan dilakukan setiap tanggal 25. Selanjutnya Provinsi maupun Kabupaten/Kota segera menyusun Tim P3DN yang bertugas melakukan monitoring terhadap hasil input progress P3DN yang dikoordinir oleh Unit PBJ masing-masing daerah.

**Follow @tataruangkaltim

Tags :
#PemprovKaltim #DinasPU #Sosialisasi #Monitoring #P3DN