23 Desember 2022 menghadiri Rapat Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan serta Pembahasan Rencana Aksi Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Stranas PK melalui Pelaksanaan Aksi Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta, Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi PBJ, serta Implementasi e-Payment dan e-Katalog TA 2019 – Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Rapat yang diselenggarakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ini dihadiri perwakilan dari Dinas PUPR-PERA (diwakili Bapak Ir. Iqro Firmani, S.T. selaku Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang), Bappeda, Dinas Perkebunan, DKP, dan Biro PBJ. 

BPK Kaltim telah mengidentifikasi 4 temuan pemeriksaan. Di antara 4 temuan tersebut, 2 temuan yang berkaitan dengan Dinas PUPR-PERA ialah: 1) Pelaksanaan sub aksi percepatan implementasi KSP pada Provinsi Kalimantan Timur belum efektif, dan 2) Output implementasi KSP belum dimanfaatkan dalam rangka pencegahan korupsi. Dinas PUPR-PERA telah menyatakan tidak sependapat dengan temuan tersebut, dilengkapi dengan penjelasan dan dokumen pendukung.

BPK Kaltim merekomendasikan kepada Gubernur untuk menyelesaikan tahapan proses revisi Perda RTRW yang telah disesuaikan dengan RTRWN dan RZWP3K. Gubernur Kalimantan Timur akan menyusun dan menyiapkan rencana aksi percepatan penyelesaian tahapan revisi Perda RTRW yang telah disesuaikan dengan RTRWN dan RZWP3K, yang ditargetkan akan ditetapkan menjadi Perda pada minggu ke-IV Bulan April 2023.