(28/03/2024) Rapat Koordinasi Infrastruktur Kewilayahan Sektor Keciptakaryaan, Permukiman dan Sumber Daya Air Prov. Kaltim Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Kaltim.

• Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2025 Prov. Kaltim, serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan sektor infrastruktur antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. 
• Isu & Permasalahan Sektor Air Bersih
• Permasalahan idle capacity di Kota Balikpapan, dimana diketahui IPA Teritip memiliki kapasitas 250 liter/detik, sedangkan distribusi layanan hanya 150 liter/detik. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti oleh PU dengan Pemkot Balikpapan, termasuk permasalahan penyediaan lahan Embung Aji Raden yang belum selesai dimana air bakunya berfungsi sebagai supply IPA Teritip (jika ini dilaksanakan dapat mengurangi permasalahan defisit air minum Kota Balikpapan)
• Permasalahan defisit layanan air minum Kota Samarinda yang disebabkan pada sisi hilirnya, seperti penambahan atau pembaharuan jaringan perpipaan
• Kab. Mahakam Ulu sampai saat ini belum memiliki SPAM. Perlu pendampingan, pembinaan dan bantuan PU Provinsi, mengingat telah diterbitkannya Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan UPTD Air Minum Mahakam Ulu
• Progress PKS antara Pemprov Kaltim dengan Kementerian (Ditjen SDA dan Ditjen Cipta Karya) terkait SPAM Regional Marangkayu (readiness criteria yang harus dipenuhi pada RENJA 2025)
• Startegi dan rencana serta koordinasi dalam penyediaan air baku di Kawasan Penyangga IKN, terutama untuk Kab. PPU dan Kota Balikpapan
• Isu & Permasalahan Sektor Perumahan
• Mengharapkan peran aktif dari Dinas PUPR & PERA Provinsi dalam hal mengurangi tingkat kemiskinan dengan Rehabilitasi Rumah Layak Huni terutama pada kawasan kumuh, koordinasi dengan K/L terkait BSPS, mendorong dan membina Kab/Kota untuk aktif dalam mengusulkan DAK terintegrasi sektor Perumahan (baru 4 Kab/Kota yang aktif mengusulkan DAK terintegrasi)
• Koordinasi dengan stakeholder terkait, terkait penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
• Agar penyelesaian kawasan kumuh tetap memperhatikan 7 aspek kriteria kekumuhan, dengan mindset penanganan minimal namun berdampak maksimal, misalnya pemenuhan aspek proteksi kebakaran sudah dapat menurunkan tingkat kekumuhan dari sedang menjadi kumuh ringan (mayoritas kekumuhan yang ada disebabkan oleh ketidaktersediaan aspek proteksi kebakaran), karena rata-rata kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan RTP (Ruang Terbuka Publik, mis : lapangan voli, lapangan bola)
• Beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan adalah terkait rencana kerja tahun 2025 terkait :
• Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab.PPU dan Kota Bontang
• Pengembangan jaringan irigasi;
• Pengendalian banjir, pengelolaan drainase perkotaan dan pengaman pantai;
• Pengelolaan bendungan, danau dan bangunan penampung air lainnya;
• Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku
• SPAM Regional Marangkayu
• Pengendalian Banjir Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Sangatta dan Tanah Grogot
• Penyediaan Air Baku Kota Bontang
• Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Tersedia Dokumen SPPR)