Assalamualaikum, Wr, Wb…mohon izin menyampaikan hasil rapat koordinasi daerah dengan agenda Peta Peluang investasi proyek pengembangan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 Agustus 2021 bertempat di Hotel Mercure Samarinda…Rapat di pimpin oleh Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Kementerian Investasi/BKPM Bapak Noor Fuad Fitrianto…terdapat beberapa Narasumber dalam penyampaian materi, yaitu :

1. Team Leader Tenaga Ahli Proyek KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan : Rencana Penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

2. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur : Perkembangan dan Potensi Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur : Arah pengembangan KEK Maoy Batuta Trans Kalimantan dalam pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, DUkungan Kebijakan dan program Lintas Sektor

4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur : Daya saing investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

5. Direktur Utama PT. MTBK : Rencana Pengembangan Bisnis KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Hasil Rapat adalah sebagai berikut :

1. Memudahkan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dalam menawarkan proyek penanaman modal yang benar-benar siap kepada investor potensial sebagai acuan yang dapat diandalkan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan.

2. Industri Pengolahan Hilirisasi Produk Kelapa Sawit menjadi Komoditas Utama dan Industri Pengolahan Kayu menjadi Komoditas Alternatif dalam pengembangan KEK. Hinterland Kawasan dengan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit paling tinggi di Kalimantan Timur dan Kutai Timur memiliki luasan hutan produksi paling tinggi di Kalimantan Timur. Tantangan dalam pelaksanaan adalah menjembatani penurunan logictic cost distribusi kelapa sawit distribusi hasil hutan (kayu) ke KEK MBTK serta isu lingkungan dalam pengelolaan hutan produksi . Aktualisasi investasi dapat dilaksanakan apabilla issue kewenangan (kelembagaan) dapat segera diselesaikan.

3. PT MBTK selaku BUPP belum berjalan efektif, hal ini disebabkan secara legal, kerjasama dengan investor harus dilaksanakan melalui PT MBTK namun PT BCIP dan PT TKEZ selaku anggota konsorsium belum terlibat secara aktif dalam pengelolaan sedangkan PT. MBS sendiri memiliki keterbatasan kewenangan dalam menarik investor.

4. PT MBS mengusulkan restrukturisasi kelembagaan PT MBTK menjadi sepenuhnya milik Pemda, yakni PT MBS (BUMD Prov Kaltim) dan PT Kutai Timur Investama/BUMD lainnya (BUMD Kab. Kutai Timur).

5. Berdasarkan informasi Disperindagkop Provinsi Kaltim, PT MBS sudah memiliki surat kuasa dari PT MBTK untuk menarik investor secara langsung dan saat ini sedang diminta agar anggota konsorsium menyelesaikan kewenangan dan posisi masing- masing anggota sebagai pengelola kawasan.

6. PT BCIP saat ini sedang mengusulkan KEK baru untuk industri pengolahan batubara (coal to methanol) yang berlokasi sekitar 25 km dari lokasi KEK MBTK di Kecamatan Bengalon, Kab. Kutai Timur.

7. Memperhatikan hal tersebut, maka perlu dilakukan percepatan penyelesaian isu kelembagaan di internal PT MBTK.

8. Infrastruktur pendukung KEK MBTK masih terbatas, hanya terpenuhi untuk pengembangan tahap awal

9. Pelabuhan internasional Maloy masih menunggu izin operasional dari Kemenhub.

10. Dukungan modal pembangunan KEK dari Pemprov Kalimantan Timur terbatas

11. Pembiayaan infrastruktur Utama KEK bersumber APBN (PUPR) terbatas

12. Industri pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur relative banyak, namun hanya terbatas pada CPO

13. Pengolahan kayu masih minim, sehingga pengembangan komoditas kayu perlu strategi tertentu.