(26/7/2024) Workshop Subnasional II dengan teman “Strengthening The Role and Function of Balikpapan as The Strategic Center of Region : Unlocking The Potenial of The Cities “ yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Hotel Novotel Kota Balikpapan. Acara dibuka dengan sambutan oleh Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang diwakili oleh Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dihadiri oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. 

Adapun beberapa hal yang menjadi pembahasan adalah : 

1. ⁠Pembangunan kota kedepan diintegrasikan dengan Pembangunan perkotaan kawasan algomerasinya secara berkolaborasi antar wilayah metropolitan.
2. ⁠Pembangunan kota yang diintegrasikan dengan perkotaan pada aglomerasinya dilaksanakan berdasarkan analisis Carrying Capacity, peran, hierarki, dan keselarasan kota dan aglomerasinya dalam lingkup wilayah lebih luas, yaitu dalam wilayah Provinsi, sub Nasional bahkan Nasional lebih untuk positioning dan Pembangunan ekonomi.
3. Pembangunan kota dan Kawasan aglomerasinya dilaksanakan secara kolaborasi dengan langkah – langkah : a. Identifikasi industri – industri yang bisa menjadi pusat perdagangan dan jasa untuk 20-40 tahun kedepan. b. Identifikasi Lokasi-lokasi untuk mengakomodir kegiatan industri yang layak di kota dan diintegrasikan dengan Kawasan aglomerasi. c. Identifikasi infrastruktur  untuk industri dan jasa serta kegiatan lain termasuk perumahan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi. d. Identifikasi Kawasan-kawasan dan infrastruktur yang dirangkai di dalam kota yang terintegrasi dengan Kawasan aglomerasinya yang diperkirakan layak secara ekonomi, finansial, lingkungan hidup, sumber daya manusia, budaya dan lainnya.
4. Pembangunan perkotaan dengan Kawasan-kawasan skala besar yang layak diupayakan dibiayai dengan dana investasi bukan dari APBN/APBD.
5. ⁠Untuk mencapai kemajuan yang adil dan berkelanjutan Pembangunan perkotaan diusahakan dengan usaha Bersama, kemitraan antara pemerintah, swasta dan Masyarakat pemilik lahan agar mendapat bagi hasil yang adil.