Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilingkup tata ruang kaltim, salah satu crew kami mengikuti pelatihan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS), yang diselenggarakan selama 4 hari pada Tanggal 5 s/d 8 Februari 2018 di Hotel Swiss Bellinn Balikpapan, Kalimantan Timur. Acara ini diprakarsai oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bekerjasama dengan Global Green Growth Institut dan Hatfield Consultants. Pelatihan tersebut dihadiri oleh lingkup Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur.
Adapun materi yang dipaparkan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut : 1. Pengantar KLHS dan Regulasi Terkait KLHS di Indonesia, oleh Dr. Rudy P. Tambunan, 2. Review 17 Dokumen KLHS oleh Fatma Djuwita, 3. Persiapan KLHS, oleh Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si dan Dr. Rudy P. Tambunan, 4. Analisis dan Permodelan Spasial Untuk Mendukung KLHS, oleh Rina Wulandari, 5. Identifikasi Materi muatan KRP Yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Lingkungan Hidup, oleh Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si dan Dr. Rudy P. Tambunan, 6. Analisis pengaruh KRP Terhadap Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan, oleh Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si dan Dr. Rudy P. Tambunan; dan 7. Pengenalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, oleh Dr. Muhammad Ridwansyah.
KLHS sendiri merupakan salah satu instrumen pendukung untuk mengintegrasikan kepentingan lingkungan hidup dalam menyusun dokumen rencana tata ruang yang diantaranya adalah dokumen RTRW, RDTR dan RTR sebagaimana diatur dalam Permen ATR Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian persetujuan subtansi dalam rangka penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Kabupaten/Kota. Pada lampiran IV permen tersebut menyebutkan bahwa salah satu dokumen kelengkapan yang harus di persiapkan untuk mendapatkan persetujuan subtansi adalah dokumen KLHS yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang filosofi dan urgensi KLHS dan kapasitas daerah dalam membantu penyusunan KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) yang ada di daerah ini, dan mendukung terbentuknya jejaring tenaga penyusun KLHS yang berkualitas serta terjalinnya komunikasi antara para akademisi, birokrat dan stakeholder lainya di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga hasil rekomendasi KLHS yang dihasilkan berkualitas.