Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Status Kesesuaian Kawasan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Kondisi Real Lahan Pascatambang di Kawasan Rencana Ibu Kota Negara Indonesia

(19/10/2023) Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Status Kesesuaian Kawasan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Kondisi Real Lahan Pascatambang di Kawasan Rencana Ibu Kota Negara Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daera Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Midtown Samarinda. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Dr. M. Ir. H. Fitriansyah, ST., MM selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daera Provinsi Kalimantan dan diikuti oleh DPRP Provinsi Kaltim, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, OPD teknis terkait di lingkungan pemerintah provinsi, OPD terkait di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan terkait, unsur terkait Perguruan Tinggi di Samarinda, PT Singlurus Pratama, PT Multi Harapan Utama, Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah, stakeholder peneliti, riset dan pelaksana serta fungsional peneliti, periset dan pelaksana di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Adapun poin-poin yang dapat disampaikan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Riset ini dilaksanakan untuk menganalisis kinerja pelaksanaan program reklamasi yang dikaitkan de ngan dokumen rencana pascatambang perusahaan pertambangan. Selain itu juga untuk menganalisis sinkronisasi dokumen Rencana pascatambang perusahaan pertambangan dengan dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemilihan lokasi penelitian terkait perusahaan tambang dilakukan secara Purposive Sampling mengingat lokasi PT. Singlurus Pratama dan PT. Multi Harapan Utama berdekatan dengan IKN.
3. Data-data yang dikumpulkan untuk menunjang penelitian ini secara deskriftif untuk mendapatkan gambaran kondisi lahan pasca tambang dan kaitannya dengan perencanaan kota, potensi wilayah dan daya dukung lingkungan serta RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara maupun RTRW Provinsi Kalimantan Timur.
4. Diharapkan dari kegiatan FGD ini memberikan hasil berupa kebijakan-kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Dinas PUPR&PERA mendukung adanya kegiatan penelitian ini dan siap membantu dalam support data-data sekunder yang diperlukan.